Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

HERSA ULFIYA HUSNA

1 karya publik ditemukan.

2024: 1

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (KUA Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi)

2024 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri ( Kua Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi)” yang disusun oleh Hersa Ulfiya Husna, NIM 1120029 Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai respons terhadap persoalan yang muncul akibat surat edaran yang mengatur tentang pernikahan dalam masa idah istri. Mantan suami tidak dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain sebelum idah mantan istri habis. Di KUA Mandiangin Koto Selayan, penerapan aturan dari surat edaran ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya perbedaan pemahaman terkait masa idah bagi laki-laki yang bercerai dengan istri mereka. Karena munculnya pesoalan disebabkan oleh surat edaran ini, maka perlu di bahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum terkait pelaksanaan surat edaran tersebut di KUA dan bagaimana hukum Islam menyorot aturan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil data primer yang didapat dari informan kunci yaitu Kepala KUA,penghulu dan beberapa staff KUA dan informan utama yaitu subjek atau pelaku dari surat edaran. Kemudian data sekunder yang didapat dari bahan bacaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (field reasearch). Penelitian ini menunjukan bahwa, surat edaran ini dibuat dengan tujuan memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan serta mencegah poligami terselubung. Namun mereka yang masuk dalam kategori subjek surat edaran merasa dirugikan dan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap aturan baru. Sehingga ditinjau dari sosiologi hukum bahwa pelaksanaan surat edaran ini di KUA Mandiangin koto selayan belum sepenuhnya efektif sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dengan melakukan nikah siri. Dalam fikih klasik tidak terdapat ketentuan mengenai idah bagi laki-laki setelah bercerai, namun dalam fikih kontemporer seperti karya Wahbah Zuhaili, terdapat penjelasan mengenai shibhul iddah bagi laki-laki atau masa tunggu bagi laki-laki dalam situasi tertentu. Tinjauan hukum Islam berdasarkan Maqashid Syariah dan mashlahah mursalah, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai idah dan shibhul iddah bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam berkeluarga. Surat edaran ini bertujuan untuk menjaga status hukum dari pernikahan, menghindari poligami terselubung, dan melindungi hak-hak istri dan anak. Surat edaran ini dapat dikatakan sesuai karena membawa manfaat bagi perempuan yang bercerai dan laki-laki dan juga merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam institusi pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.