Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Dharmasraya Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Herlina Delfia Nelfita, NIM. 1320.044, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Hak politik penyandang cacat atau disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi untuk menghapus diskriminasi politik berdasarkan hak politiknya, yang saat ini menjadi masalah yang belum terpecahkan, untuk itu dalam skripsi ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengimplementasian dari Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak politiknya secara penuh. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya? 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya? Skripsi ini memiliki beberapa tujuan; Pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari siyasah dusturiyah. Kedua untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan siyasah dustiriyah terhadap implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kabupeten Dharmasraya ditinjau dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden sumber data yang didapatkan di lapangan berupa analisa hasil wawancara, observasi lapangan maupun gambar-gambar yang didapatkan nantinya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya masih belum sempurna dan masih perlu upaya lebih untuk mewujudkan atau mengimplementasikan UU No. 8 tahun 2016 terkait hak politi penyandang disabilitas. Dan Peraturan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat menjamin hak-hak para penyandang disabilitas sebagai warga negara, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas namun pada kenyataannya KPU Dharmasraya masih belum mampu memaksimalkan hak-hak para penyandang disabilitas yang berada di daerah tersebut