Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyyah Studi Kasus di Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang
Jurnal ini berjudul “Implementasi Program Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Fiqih Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang)”. Yang ditulis oleh Habibi Ariza (NIM 1322129), mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 serta meninjaunya dari perspektif fiqih siyasah syar’iyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala SPPG Ekor Lubuk, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, pemerintah kelurahan, serta orang tua peserta didik, dengan data dianalisis menggunakan perspektif fiqih siyasah syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di Kelurahan Ekor Lubuk telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 melalui mekanisme perencanaan, pengolahan, pengawasan mutu, dan pendistribusian makanan berdasarkan standar operasional Badan Gizi Nasional. Penelitian juga menemukan bahwa dugaan keracunan makanan di SMP Negeri 3 Padang Panjang tidak terbukti berasal dari makanan Program MBG, sebagaimana dibuktikan melalui hasil pemeriksaan laboratorium BPOM yang menyatakan seluruh sampel makanan memenuhi standar keamanan pangan. Dari perspektif fiqih siyasah syar’iyyah, implementasi program mencerminkan prinsip maṣlaḥah, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, amanah, serta tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya telah memenuhi ketentuan normatif Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat