Implementasi Perpres No 76 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Pra Kerja Pada Masa Covid-19 Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kampung Pauh Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman)
Skripsi ini berjudul “Implementasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Pra Kerja Pada Masa Covid-19 Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kampung Pauh Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman)”, yang ditulis oleh Glori Amelia, NIM 13.18.061, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi percepatan peluncuran Program Kartu Pra-kerja sebagai program pelatihan kompetensi baik untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau skiil bagi para peserta, dan sebagai bansos untuk mengatasi masalah pengangguran atau perekonomian yang memburuk karena pandemi covid-19. Dengan tujuan ganda ini menyebabkan kurang efektif persiapan Program Kartu Pra-kerja ini sehingga timbullah masalah dimasyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan program kartu pra kerja selama covid-19 di Kampung Pauh, Nagari Campago, Kec. V Koto Kampung Dalam, Kab. Padang Pariaman. Dan untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang program pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu pra kerja pada masa covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian field research yang bersifat deskriptif normatif. Penelitian ini menggunakan Sumber data primer adalah para penerima bantuan Kartu Pra-kerja dan sumber sekunder adalah Disnaker Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penerima Program Kartu Pra-kerja, serta teknis analisis data penulis menggunakan metode induktif, deskriptif, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa: 1) Pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja di Kampung Pauh, Kampung Dalam sudah berjalan sesuai dengan PERPRES No. 76 Tahun 2020 yang terdapat di pasal 3 ayat 3 poin b dimana penerima program kartu pra kerja kebanyakan masyarakat pelaku usaha kecil/ mikro, meskipun ada kendala yang dirasakan seperti masalah jaringan karena sistem pendaftarannya yang online dan tahap seleksi yang masih belum tepat sasaran. Serta kurang melibatkan perangkat Nagari Campago dan Disnaker Kabupaten Padang Pariaman terkait siapa yang sudah lolos dalam Program Kartu Pra-kerja karena sistemnya langsung kepusat sehingga data-data mereka tidak ada. 2) Jika dilihat dari pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Program Kartu Pra-Kerja ini sudah sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Meningkatkan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja dengan tujuan maslahat. Salah satu tugas pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan Kompetensi kerja/ skill peserta yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan masyarakat luar.