MENIKAHKAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH SETELAH MENJALANKAN SAKSI ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Talaok Kanagarian Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam).
Skripsi ini berjudul: “Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah Setelah Menjalankan Saksi Adat Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus di Jorong Talaok Kanagarian Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam). Ditulis oleh FITRI YUNELIS, NIM. 1116.066, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah pelaksanaan denda yang dibayar oleh pelaku kasus hamil di luar nikah di Jorong. Untuk nikah secara resmi maka pasangan yang melakukan hubungan yang dilarang oleh agama terlebih dahulu dikenai sanksi adat yang berlaku di Jorong ini, yaitu berupa denda sebanyak Rp. 3.000.000,. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Jorong Talaok dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi perkawinan hamil di luar nikah ini. Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan atau peneliti mencoba menggambarkan, menuliskan, dan menafsirkan fenomena yang berkembang pada masa sekarang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat di Jorong Talaok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi yang dilakukan oleh Niniak Mamak di Jorong Talaok Kanagarian Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam terhadap pelaku zina yang ingin menikah adalah dengan membayar denda sebanyak 3.000.000- dan dibuang dari kampung. Jika mereka pulang kampung maka harus membayar tebusan 20 sak semen. Dalam perspektif hukum Islam, denda uang atau bahan bangunan sebagai sanksi terhadap pelaku zina tidak ada. Namun, sanksi adat yang berlaku bagi pelaku zina di Jorong Talaok tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam karena kebijakan yang dibuat oleh pemuka adat merupakan kebijakan yang bermanfaat. Maksudnya, jika tidak diberikan sanksi seperti denda uang maka tidak bisa membuat pelaku jera. Sanksi ini bertujuan agar para pelaku tidak mau melakukan lagi dan juga merupakan pelajaran bagi masyarakat setempat agar tidak melakukan hal yang sama.