Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

FINKA MAHARANI

1 karya publik ditemukan.

2020: 1

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2019

2020 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2019”, yang ditulis oleh Finka Maharani, NIM 11.16.029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa di Pengadilan Agama Sawahlunto pada tahun 2019. Pada perkara ini Jaksa membatalkan perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang berwenang, wali nikah yang sah, dan dihadiri dua orang saksi, hal ini jika dilihat dari aturan hukum tentang kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketidak sesuaian. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana kedudukan Jaksa sebagai pihak yang berwenang membatalakan perkawinan dalam aturan perundang-undangan dan dalam salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sawahlunto pada tahun2019. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dan kajian kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor: 62/Pdt.G/2019/PA.Swl, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa kedudukan jaksa sebagai mengajukan pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan bersifat limitatif atau terbatas, sedangkan dalam KHI, kewenangan jaksa tidak disebutkan secara jelas tersurat, namun tersirat dalam aturan bahwa pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang dan pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan. Dalam perkara nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Swl di Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2019, kedudukan jaksa sebagai pemohon dalam putusan ini berdasarkan aturan dalam KHI yang mana jaksa sebagai pihak yang “berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat dalam perkawinan”. Jaksa mengetahui adanya cacat dalam perkawinan secara tidak langsung, karena adanya keterangan dari istri Termohon I, bahwa Termohon I menyembunyikan perkawinan yang telah ada untuk menikah kembali denga kata lain adanya poligami tanpa izin dan juga pemalsuan identitas.