Nafkah Iddah Akibat Talak Bain dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dan Keadilan Gender
ABSTRAK Tesis ini berjudul Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan Keadilan Gender yang disusun oleh Fadhilatul Maulida, NIM: 101.16.005 Jurusan Hukum Islam. Maksud judul tesis ini adalah pandangan maqashid al-syari’ah dan keadilan gender tentang nafkah iddah akibat talak ba’in. Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tujuan perkawinan tidak akan tercapai bila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, sehingga dapat menyebabkan perceraian. Perceraian yang terjadi memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam KHI Pasal 149 huruf b disebutkan bahwa tidak ada kewajiban nafkah, maskan dan kiswah dalam talak ba’in dan dalam keadaan istri nusyuz. Ketentuan pasal ini dilaksanakan secara umum oleh hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan ke pengadilan agama karena cerai gugat akan diputus dengan talak ba’in. Dengan adanya ketentuan tentang talak ba’in ini berimplikasi kepada tidak adanya nafkah yang bisa didapatkan oleh perempuan dalam masa iddah, dan hal ini terkesan tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Berbicara masalah keadilan terhadap perempuan, sangat berkaitan dengan maqashid al-syari’ah dan isu gender yang sedang sentral dibicarakan. Inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana pandangan maqashid al-syari’ah terhadap nafkah iddah akibat talak ba’in? serta bagaimana nafkah iddah akibat talak ba’in dalam perspektif keadilan gender? Adapun data untuk bahan dalam penulisan karya ilmiah penulis peroleh dengan metode library research atau penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa jika dilihat dari sudut pandang maqashid al-syari’ah, maka pasal 149 huruf b KHI belum sejalan dengan ketentuan maqashid syari’ah di mana dalam teori maqashid al-syari’ah tujuan utama dibentuknya aturan salah satunya untuk memelihara kemashlahatan jiwa. Adapun aturan KHI di mana perempuan yang tertalak ba’in tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, aturan ini jelas akan menyebabkan kemudharatan bagi perempuan mengingat perempuan dalam masa iddah terkungkung oleh kewajiban mengurung diri dan dilarang menikah lagi dengan orang lain sehingga ia tidak bisa secara bebas untuk mencari penghidupannya. Adapun aturan mengenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba’in dalam KHI jika dilihat dari sudut pandang keadilan dan kesetaraan gender, tampak bahwa aturan ini tidak sejalan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini karena dengan diterapkannya aturan dalam pasal 149 huruf b KHI, terdapat kesan KHI bertindak diskriminatif terhadap perempuan dimana perempuan seolah dihalangi untuk mendapatkan hak yang pada dasarnya sudah menjadi haknya. ABSTRACT The tittle of this thesis is Iddah Livelihood Due to Ba’in Divorce in The Perspective of Maqashid Al-Syari’ah and Gender Justice. This thesis is written by Fadhilatul Maulida, NIM: 101.16.005, Islamic law major. the purpose of this thesis is view of gender justice about iddah livelihood due to ba’in divorce.. Marriage aims to build a familiy life that s sakinah, mawadah, dan rahmah. To realize the purpose of the marriage, the husband and wife have the rights and responsibility that must be carried out. The purpose of marriage will not be realized if the husband or wife neglect their duty, and it can cause divorce. Divorce has its own law consequences. In Islamic Law Compilation (KHI) article 149 letter b states that there is no obligation of livelihood, insurance and kiswah in ba’in divorce and in the circumstances of the wife of nusyuz. The provisions on this article are carried out in general by all religious court judge in deciding a divorce case to be submitted to a religious court because a divorce will be terminated by ba’in divorce. With the existence of the provisions concerning the divorce, it implies that there is no income that can be obtained by the wife in the iddah period, and it doesn’t seem to provide justice for woman. Talking about the issue of justice for woman is closely related to maqashid al-syari’ah and gender issues that are often discussed. This is what makes the author want to know how the views of maqashid syari’ah of the iddah livelihood due to ba’in divorce and how iddah livelihood due to ba’in divorce in gender justice perspective. The data for materials used in the study are get by conducting library research, by conducting a review of literatures which is related with this study. The materials are collected in a basic category that is in accordance with the subect matter, then examined as carefully as possible and used as material to solve the problems being discussed. From the research that the writer did, it can be concluded that, from the maqashid syari’ah point of view, article 149 letter b Islamic Law Compilation has not been in line with the provisions of the maqashid syari’ah where in maqashid syari’ah theory, the main purpose of the establishment of rules is one of which is o maintain the walfare of the soul. As the rule on KHI where womens barred from ba’in divorce are not entittled to get iddah livelihood, this rule will obviously cause bad affect to womens in the iddah period are bound by the obligation to comfine themselves and are prohibited from remarrying others so that they can not freely search their life. The rule of iddah livelihood for the wife who divorce in ba’in divorce on KHI, if we look from gender justice perspective, so we can see that the rule has not been in line with the provisions of gender justice concept. With the application of the rule on article 149 letter b KHI, there is an impression that KHI acts discriminatively againts women where women appear to be prevented from obtaining rights which are basically their rights.