Implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata Oleh Pemerintah Nagari di Nagari Ujung Gading Perspektif Siyasah Tanfidziyah
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata oleh Pemerintah Nagari di Nagari Ujung Gading Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Elsy Hummaira, NIM 1321027, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi oleh Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari wisata, terdata ada 139 objek wisata yang ada di Pasaman Barat dan 2 diantaranya ada di agari Ujung Gading. Berdasaran hal tersebut Penulis ingin meneliti bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata di Nagari Ujung Gading dan bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer (observasi dan wawancara) dan sekunder (buku, artikel, jurnal dll). Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengemukakan sebagai berikut: Pertama, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Nagari Wisata di Nagari Ujung Gading belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pasal 12 dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Nagari Wisata, Pengelolaan objek wisata nagari dilakukan bertahap mulai dari tingkat nagari yang diusulkan oleh Pokdarwis (kelompok Sadar wisata) nagari ke Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten. Pemerintah Nagari Ujung Gading memang telah melakukan upaya awal berupa perencanaan dan survei serta menjalin koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, namun upaya tersebut belum mampu mewujudkan pengelolaan objek wisata secara nyata. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang dominan, seperti: masyarakat tidak mengetahui kawasan objek wisata Tugu Perjuangan dan Jembatan Gantung, tidak adanya sosialisasi, tidak adanya Pengelola, Minim sarana dan prasarana. Kedua, Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi peraturan ini belum mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal. Seperti: Prinsip al-maslahah (kepentingan umum) dimana belum terwujud karena kepentingan kolektif masih terkalahkan oleh kepentingan pribadi, seperti maraknya pendirian pondok liar oleh masyarakat. Dan Prinsip al-tha'ah (ketaatan) Belum dijalankan sepenuhnya, karena sebagian masyarakat tidak menaati aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pemanfaatan ruang kawasan wisata tanpa izin. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan.