Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Sijunjung)
Skripsi ini berjudul “Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Sijunjung), yang ditulis oleh Dhimo Tia Warman, NIM 1119.115, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya aktifitas pernikahan ulang bagi wanita hamil diluar nikah. Pernikahan pertama dilakukan setelah diketahui kehamilan dari wanita, dan pernikahan ulangnya dilakukan setelah anak yang berada dalam kandungan tersebut dilahirkan.Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang pemahaman masyarakat terhadap pengulangan nikah bagi pasangan yang hamil diluar nikah beserta alasan-alasan dan latar belakang terjadinya pernikahan ulang ini, kemudian akan meninjau pernikahan ulang bagi wanita hamil diluar nikah ini berdasarkan ketentuan KHI. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di nagari Sijunjung, sedangkan untuk sumber sekunder yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan seperti jurnal dan buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pernikahan ulang bagi wanita hamil diluar nikah ini dilakukan oleh masyarakat nagari Sijunjung dengan tujuan agar terhindar dari dosa, masyarakat memahami bahwa pernikahan pertama dilakukan hanya untuk menutupi aib dari keluarga serta sebagai suatu pengakuan bahwa anak yang berada dalam kandungan memiliki ayah. Pada pernikahan ulang ini tidak lagi diperlukan mahar dan dalam prosesinya pernikahan ini dilangsungkan setelah kelahiran anak tanpa syarat dan ketentuan lain dan cukup dengan mendatangkan angku kali (orang yang akan menikahkan). Hukum untuk melakukan pernikahan ini adalah wajib, namun bukan kewajiban yang hingga mendatangkan sanksi ketika tidak melakukannya, karena masyarakat menganggap bahwa hal ini adalah ketentuan dari agama. Berdasarkan penjelasan pada pasal 53 KHI dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah sah dan tidak perlu menunggu kelahiran anak terlebih dahulu, dan ketika sudah dilakukan akad pernikahan yang sah secara agama maupun negara maka tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah kelahiran anak dalam kandungan.