IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya perusakan hutan lindung di Kabupaten Agam, seperti penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, dan kebakaran hutan, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya optimal sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Agam serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Agam melalui UPTD KPHL Agam Raya, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari tokoh masyarakat, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Agam melalui UPTD KPHL Agam Raya telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, antara lain patroli kawasan hutan, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan plang larangan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti luasnya kawasan hutan yang harus diawasi, keterbatasan personel dan anggaran, sulitnya akses menuju lokasi hutan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat agar tujuan perlindungan dan pelestarian hutan lindung dapat terwujud secara optimal.