peran bawaslu kota bukittinggi dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 9perspektif fiqih siyasah)
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Perspektif Fiqih Siyasah)” yang disusun oleh Anis Cahaya, dengan nomor Nim 1316.023. Faktor utama yang memotivasi penulis dalam memilih judul ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Bukittinggi. Meskipun Bawaslu memiliki perpanjangan tangan sampai tingkat desa tetapi peluang untuk terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan pemilihan anggota legislatif meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu. Menurut pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan pemilu, karena substansi dari pemilu adalah membantu rakyat agar bisa memilih pasangan calon kepala daerah yang mereka anggap mampu dan cakap dalam hal tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bawaslu Kota Bukittinggi dalam Penanganan pelanggaran pemilu? dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap penanganan pelanggaran Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017? Jenis penelitian field research. Sifat penelitian deskriftif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding) dan sistematika data (systematizing). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Bawaslu dalam Penanganan pelanggaran Pemilu di Kota Bukittinggi (Perspektif Fiqih Siyasah) yakni mempunyai tujuan yaitu: a.) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, b.) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, c.) Mencegah pemborosan dan penyelewengan, d.) Menjamin terwujudnya kepuasan mesyarakan atas barang dan jasa yang dihasilkan, e.) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah Disimpulkan bahwa Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Bukittinggi telah melakukan tujuan dan tugasnya namun belum optimal hal itu bisa dilihat dengan masih banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pemilihan anggota legislatif. Dan menurut fiqh siyasah Bawaslu dalam melakakukan pengawasan seharusnya dapat berlaku adil dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh peserta pemilu agar tidak terjadinya kecurangan. Hal ini berdasarkan surat An-Nissa ayat 58 bahwa seorang pemimpin harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap masyarakat.