Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No:9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak di Bawah Umur
ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No :9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur” ditulis oleh ANELDA HADI PERTIWI NIM. 1218.024 pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2022 M/1443 H. Motivasi penulis dalam meneliti judul ini adalah karena berdasarkan :9/pid.Sus/2020/PN.Bkt dalam hal tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur. Dalam putusan itu ditetapkan hukuman terhadap pelaku tersebut selama 12 Tahun, sementara bila dilihat dari Undang-undang Kekerasan Terhadap Anak dalam pasal 81 ayat (1),(3) bahwasanya ditetapkan hukumannya 15 Tahun dengan tambahn 1/3 Bila yang melakukan itu Orang-oarng terdekat korban. Jadi, masalah pertimbangan hakim memberikan hukuman itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana kekerasan seksual oleh orang tua terhadap anak kandung yang masih dibawah umur, kedua, Bagaimana analisis yuridis normatif pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana kekerasan oleh orang tua terhadap anak kandung yang masih dibawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Resech) dengan sifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No:9/Pid.Sus/2020/Pn.Bkt. Teknik pengumpulan data adalah mencatat, membaca dan dan mengolah penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti dan data tersebut di analisa secara secara induktif dan deduktif, Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan, Pertama,Ditetapkannya oleh hakim sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan berbagi pertimbangan diantaranya, pasal 81 ayat (1),(3) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan serta Barang bukti yang ditemukan. Kedua, Dari tinjauan secara yuridis belum sesuai dengan saksi yaang ditetapkan dalam undang-undang yang seharusnya di tetapkan dengan sanksi minimal hukukuman selama 18 tahun dalam undang-undang perlimndungan anak dengan alasan pelaku adalah orang tua kandung yang semestinya dilebihkan. Dan adapun dalam hukum pidana islam orang yang sudah menikah (muhsan) yang melakukan perbuatan zina dikenakan had hukuman mati (Rajam) dalam fiqih menurut imam Ahmad berzina dengan yang masih mahram mewajibkan hukuman keras yakni dibunuh.