2024 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Facing the era of globalization and the industrial revolution 4.0, Islamic boarding schools in Payakumbuh City are faced with the challenge of utilizing digital technology to increase the attractiveness and number of students. Based on initial observations, there are 12 Islamic boarding schools in this city under the auspices of the Ministry of Religion, but only some have started implementing digital marketing, such as Al-Fath Islamic Boarding School and Insan Cendekia Boarding School (ICBS). Some others have not optimally utilized digital marketing due to limited human resources (HR) who understand digital marketing strategies, while some Islamic boarding schools do not have special HR capable of managing digital marketing activities. This research was conducted at Al-Fath Islamic Boarding School and ICBS, which have actively used social media and digital platforms to promote their programs. Using descriptive qualitative methods, data were collected through interviews, observations, and documentation with a focus on three main stages of digital marketing strategy: planning, implementation, and evaluation. The results of the study showed that structured planning, choosing the right social media platforms such as Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, and using a consistent content calendar play a major role in increasing the effectiveness of marketing strategies. Proper implementation through content that is tailored to the characteristics of each platform can attract the attention of prospective students. Evaluations carried out routinely by utilizing social media analytics data allow Islamic boarding schools to understand audience preferences and adjust their marketing strategies. The conclusion of this study shows that a planned and consistent digital marketing strategy can contribute positively to increasing the number of students in Islamic boarding schools. These findings are expected to be a guide for other Islamic boarding schools to maximize the potential of digital marketing as an effective promotional strategy in building attraction and increasing competitiveness amidst the competition in the world of education.
2017 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD). Maksud dari keseluruhan judul ini adalah, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap orang yang pada waktu lalu pernah menjalani hukuman karena melakukan kejahatan dan telah dibebaskan dari segala tuduhan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Pasal 12 huruf (g) dan 51 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang NO 8 Tahun 2012. Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah membolehkan mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman. Status mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD banyak mendapat respon penolakan dari masyarakat. Hal ini didasari bahwa mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Untuk membangun lembaga Legislatif yang kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki integritas yang bermoral, cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan apalagi anggota legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam Al-Quran dan Hadis hampir tidak ditemui secara tegas mengatakan tentang syarat-syarat anggota legislatif apalagi berstatus mantan narapidana, begitu juga dalam sejarah perpolitikan Islam. Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin meneliti mengapa mantan narapidana dibolehkan menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU N0 8 Tahun 2012 dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada objek kajian terhadap Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU N0 8 Tahun 2012 yang dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan persoalan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama alasan dibolehkannya mantan narapidana menjadi anggota legislatif adalah untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dijamin oleh UUD 1945, dan partisipasi masyarakat untuk berpolitik merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Kedua, fiqih siyasah memandang bahwa Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU No 8 Tahun 2012, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama di hadapan hukum. Artinya dalam pandangan Fiqih Siyasah hukum menjadi anggota legislatif adalah mubah, apabila ia telah bertaubat seperti yang telah disyaratkan oleh Pasal 12 Huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU No 8 Tahun 2012.
