Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

ALMAR ATUL HASANAH

2 karya publik ditemukan.

2022: 12015: 1

Pembagian Gaji pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis terhadap PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983)

2022 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Pembagian Gaji pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis terhadap PP No. 45 Tahun 1990)” , tesis ini ditulis oleh ALMAR ATUL HASANAH, NIM. 10120008, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1443 H/2022 M. Alasan penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis karena penulis melihat bahwa akibat hukum bagi perceraian bagi pegawai negeri sipil pria yang menceraikan istrinya harus memberikan bahagian gajinya sampai batas waktu bekas istrinya tersebut menikah lagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, padahal di dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia, akibat hukum bagi seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut’ah, pemberian yang dibebankan kepada suami tersebut hanya sampai bekas istri mejalani masa iddah. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang hal tersebut yang tertuang dalam pasal 8. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum islam terkait dengan pembebanan yang diberikan kepada suami PNS yang menceraikan istrinya kemudian bagaimana dampak pemberlakuan pasal 8 PP nomor 45 Tahun 1990 mengenai kewajiban PNS pria memberikan bahagian gajinya terhadap mantan istri sampai mantan istri menikah lagi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan akan dianalisa sesuai dengan analisa data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara menggali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akibat hukum perceraian bagi suami terhadap berkas istrinya. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis berdasarkan kepada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa penetapan pembagian bahagian gaji PNS pria terhadap bekas istri sampai bekas istri menikah lagi tidak sesuai dengan hukum Islam. Pemberlakuan pembagian bahagian gaji PNS pria terhadap bekas istri merupakan bentuk perlindungan terhadap istri/perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan bentuk aturan disiplin terhadap PNS yang merupakan abdi negara sebagai panutan bagi masyarakat termasuk kehidupan rumah tangga PNS tersebut, akan tetapi dengan pembatasan waktu sampai bekas istri menikah lagi akan menimbulkan kemudharatan bagi PNS pria tersebut.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA AYAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Binjai)

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Skripsi ini berjudul: <strong>&ldquo;Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Hak Hadhanah kepada Ayah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Binjai)&rdquo;</strong>, skripsi ini ditulis oleh <strong>ALMAR ATUL HASANAH, NIM. 1111.036, </strong>Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari&rsquo;ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1436 H/2015 M.</p> <p> Alasan penulis mengangkatkan masalah ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi karena penulis melihat bahwa beberapa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Binjai terhadap pemegang hak Hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah kepada ayahnya, padahal secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk menganalisis putusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak hadhanah kepada ayah.</p> <p> Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan hak hadhanah tersebut kepada ayah.</p> <p> &nbsp;Penelitian ini merupakan penelitian lapangan <em>(field research)</em>, yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, dan akan dianalisa sesuai dengan analisa data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai&nbsp; yang mengadili perkara hadhanah tersebut. Dalam mengumpulkan data di lapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui wawancara terhadap beberapa orang Informan. Setelah data dan informasi terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya data tersebut akan diinterpretasi dengan menggunakan analisis kualitatif.</p> <p> Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis berdasarkan kepada Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim memberi putusan dengan menjatuhkan hak hadhanah kepada ayah adalah kondisi si ibu yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah karena ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu dan ia memiliki prilaku yang tercela dan Majelis Hakim dalam menetapkan ini semata-mata berdasarkan kepada kepentingan anak.</p>