Ikarar Talak yang diwakili Advokat dalam Perspektif Fiqih dan perundang-undangan di Indonesia
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Ikrar Talak Yang Diwakili Advokat Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, NIM 10123004 Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025. Tulisan ini membahas tentang ikrar talak yang diwakili oleh advokat dalam perspektif fiqih dan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah perbedaan pandangan antara hukum Islam (fiqih) dan hukum positif Indonesia mengenai keabsahan pelaksanaan ikrar talak melalui perwakilan, khususnya oleh advokat. Dalam fiqih, talak merupakan hak prerogatif suami yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga pelaksanaan talak melalui perwakilan, termasuk advokat, umumnya tidak dibenarkan. Sementara itu, dalam praktik hukum positif di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, terdapat ruang bagi advokat untuk mewakili klien dalam proses persidangan perceraian, termasuk dalam pengucapan ikrar talak, asalkan didukung oleh surat kuasa khusus dan memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Peneltian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab klasik dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder dari jurnal dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengkaji secara mendalam objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hukum Islam Klasik dan hukum positif Indonesia sama-sama mensyaratkan adaya surat kuasa khusus yang jelas dari suami kepada wakil atau advokat untuk mengucapkan ikrar talak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum bagi suami yang tidak dapat hadir langsung di pengadilan. Namun, hukum Islam membatasi perwakilan talak hanya dalam keadaan darurat dengan syarat yang ketat, sedangkan hukum positif lebih fleksibel dan pragmatis selama syarat administratif dan alasan absensi suami terpenuhi, dan dibuktikan dengan surat kuasa istimewa. Implementasi perwakilan ikrar talak merupakan inovasi hukum yang memudahkan suami mengajukan talak secara sah dengan pengawasan ketat pengadilan guna memastikan kehendak suami serta melindungi hak istri dan anak. Praktik ini mencerminkan harmonisasi prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks modern, namun juga menimbulkan tantangan seperti potensi penyalahgunaan kuasa sehingga diperlukan standarisasi, pengawasan ketat, dan peningkatan tanggung jawab profesional advokat demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.