Repositori Institusi - UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

HUKUMAN BATINGGIJANJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kawin Sasuku Di Kanagarian Kototinggi, Kec. Baso Kab. Agam)

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK   Skripsi ini berjudul " HUKUMAN BATINGGIJANJANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kawin Sasuku Di Kanagarian Kototinggi Kec. Baso Kab. Agam )" maksud dari judul ini secara keseluruhannya adalah menganalisis sebuah perkawinan yang dilarang oleh adat serta mendapatkan sanksi dari perkawinan tersebut yakni batinggijanjang.  Latar belakang pemilihan judul ini adalah berpedoman kepada hukum adat yang ada di Minangkabau dimana di dalam hukum adat Minangkabau melarang akan perkawinan sasuku. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian tentang perkawinan sasuku yang terjadi di Minangkabau khususnya di Kanagarian Kototinggi Kec. Baso Kab. Agam. Masyarakat yang ada di Kanagarian Kototinggi sudah banyak melupakan aturan adat mengenai larangan perkawinan sasuku. Yang dimaksud dengan perkawinan sasuku adalah perkawinan seorang laki - laki dan perempuan yang mana antara laki-laki dan perempuan ini mempunyai suku yang sama. Ditemukannya beberapa perkawinan sasuku di Kanagarian Kototinggi Kec. Baso Kab. Agam, diantaranya pada tahun 1974 terjadi sebuah pekawinan yang mana mempelai wanita anak dari kakak ibu kandungnya sendiri, kemudian pada tahun 1988 terjadi perkawinan sasuku namun berbeda tempat tinggal.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukuman batinggijanjang yang ada di Kanagarian Kototinggi Kec. Baso Kab. Agam dan menganalisanya dalam perspektif hukum Islam.Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, dan wawancara. Hasil penelitian didapatkan bahwa memang benar adanya di Kanagarian Kototinggi Kec. Baso Kab. Agam sering terjadi perkawinan sasuku, yang mana perkawinan ini sangat dilarang oleh adat Minangkabau. Oleh kerena itu pemangku adat serta ninik mamak Kototinggi sepakat memberikan hukuman atau sanksi berupa batinggijanjang yang mana batinggijanjang ini dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat atau bisa jadi dibuang dari kampung. Adapun jika sipelanggar adat tidak sanggup untuk dikucilkan di kampungnya sendiri maka sipelanggar adat bisa menggantinya dengan satu ekor kerbau dan dagingnya itu diberikan kepada penduduk sekampung. Menurut penulis larangan perkawinan sasuku di Kanagarian Kototinggi Kec. Baso Kab. Agam adalah mahram adat, yakni larangan mengawini seseorang yang ditentukan oleh adat Minangkabau. Larangan itu disebabkan karena adanya kesamaan suku. Larangan perkawinan sasuku ini bertujuan untuk  memelihara harta anak perempuan Miangkabau (pusako tinggi), sebab harta di dalam adat Minangkabau adalah kepunyaan perempuan namun laki – laki berkewajiban untuk memelihara hata tersebut. Jadi ketika seseorang melakukan perkawinan sasuku takutnya nanti harta milik perempuan direbut oleh suaminya yang memiliki kesamaan suku dengan istrinya. Oleh karena itu perkawinan sasuku dilarang di dalam adat Minangkabau, yang melanggar aturan adat itu dikenakan hukuman batinggijanjang. Menurut penulis hukuman batinggijanjang dapat dikelompokkan ke pada hukuman ta'zir dalam perspektif hukum Islam.